 |
| Tksk sedang memperlihat hasil kegiatan kepada rombongan MENSOS RI |
PENDAHULUAN
Pemberlakuan otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah secara nyata dan faktul telah menggeser posisi dan kedudukan
Pekerja Sosial Kecamatan (PSK)(TKSK)
ke jabatan lain, sehingga terjadi kevakuman tenaga kesejahteraan sosial di
Kecamatan di berbagai wilayah. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya sejumlah
kesulitan dalam tata kelola kesejahteraan sosial di kecamatan yang
menghubungkan antara desa/kelurahan dengan kabupaten/kota.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
merupakan salah satu insfratuktur yang dicetak oleh Pemerintah untuk menjawab terhadap kebutuhan strategis organisasi pada tingkat kecamatan sebagai fungsi substitutif dengan tidak tersedianya Pekerja Sosial Kecamatan. Oleh sebab itu kedudukan dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah relawan yang dipilih, direkrut, dilatih, dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI untuk melaksanakan tugas Pekerja Sosial di Kecamatan serta mempunyai pengetahuan, keterampilan dan prestasi yang pernah diraih dengan standar kualifikasi sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
 |
| MENSOS RI berada dalam kantor camat muara tiga hingga di dapingi oleh tksk sempat |
merupakan salah satu insfratuktur yang dicetak oleh Pemerintah untuk menjawab terhadap kebutuhan strategis organisasi pada tingkat kecamatan sebagai fungsi substitutif dengan tidak tersedianya Pekerja Sosial Kecamatan. Oleh sebab itu kedudukan dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah relawan yang dipilih, direkrut, dilatih, dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI untuk melaksanakan tugas Pekerja Sosial di Kecamatan serta mempunyai pengetahuan, keterampilan dan prestasi yang pernah diraih dengan standar kualifikasi sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
0 komentar:
Posting Komentar