SBSI Desak Pemerintah Berlakukan UMP

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Cabang Sigli, mendesak pemerintah setempat memberlakukan Upah Minimum Propinsi (UMP), sebesar Rp 1,2 juta/bulan. Sebab hal itu merupakan keputusan Gubernur Aceh untuk memberlakukannya.

Ketua SBSI Sigli, Abdullah Affan Selasa (11/8), mengatakan, sejak ditetapkan UMP oleh gubernur Aceh Irwandi Yusuf sejak januari 2009 yang lalu sebesar Rp 1,2 juta/bulan. Pemerintah Kabupaten Pidie belum memberlakukannya. “Kita masih melihat gaji tenaga honorer Rp 500/bulan,”jelasnya.

Dalam hal itu kata Abdullah, gubernur selaku kepala daerah harus menegur Bupati/Wali Kota yang tidak memberlakukan UMP sesuai aturan yang telah ditetapkan. Jika persoalan itu tidak digubris pemerintah, maka dia khawatir akan terjadi demo besar-besaran dari buruh. “Kita akui perhatian terhadap buruh sangat kurang,”tandasnya.

Untuk itu Abdullah berharap pemerintah segera menyurati semua perusahaan yang beroperasi di Aceh agar membayar UMP sesuai aturan Kemudian setiap perusahaan harus tunduk terhadap peraturan pemerintah dan jangan sampai pemerintah tunduk dengan aturan mereka. “Pemerintah kita salah kaprah, masak takut dengan perusahaan,”paparnya.